Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa;
  3. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2015 tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja;
  5. Peraturan Pemerintah   Nomor   17   Tahun   2010   tentang Pengelolaan       dan Penyelenggaraan  Pendidikan,  sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan   Atas   Peraturan   Pemerintah   Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);